Oleh Widodo
Tahun 2007 dan sebelumnya, memang aneh, ketika Thailand dan India sudah berswasembada beras, justru Indonesia “bersemangat” mengimpor beras. Kejayaan bidang pangan Indonesia sudah pudar bahkan gelar “Master of rice” sudah dicopot sejak lama. Pemerintah memutuskan tetap mengimpor beras, bahkan jumlahnya sampai 500.000 ton. Kemudian beras impor tersebut digelontorkan ke pasar yang tujuannya adalah mengendalikan harga beras. Kenyataan diberbagai daerah membuktikan bahwa operasi pasar dan impor beras tidak menyelesaikan masalah, karena beras yang dijual dengan sistem operasi pasar ini justru dimonopoli oleh pedagang. Hal yang lebih tidak sehat lagi, impor beras cenderung dinilai gagal karena dianggap lebih dimanfaatkan kepentingan politik tertentu. Bagaiamana kebenarannya harus ditelisik lebih lanjut.
Alhamdulillah sejak 2008, Indonesia telah swasembada beras lagi. Tahun 2009 ini pun diharapkan juga akan lebih mandiri lagi, bisa swasembada lagi, syukur-syukur termasuk sector pertanian lainnya. Sebagai warga Negara, tentu kita nyengkuyung kebijakan pemerintah yang baik-baik.
Operasi Pasar dan Tiwul!
Kembali ke soal Operasi Pasar. Operasi pasar dapat saja berhasil dan benar-benar dapat mengendalikan harga beras di pasar. Tetapi syarat yang mesti dipenuhi adalah harus ada kesinergisan langkah para pelaksana Operasi Pasar, mulai dari Menteri Pertanian, Bulog, pedagang, dan sampai pada penikmat beras itu sendiri alias rakyat.
Jumlah beras berikut cadangan pangan yang lebih dari cukup belum tentu bisa mencukupi kebutuhan rakyat akan pangan. Mengapa demikian, karena stok beras yang digelontorkan meski dalam jumah besar tetapi di pasar justru dimonopoli pedagang. Jika pedagang bertindak sebagai spekulan dan tukang monopoli, maka yang akan terjadi rakyat tetap kekurangan pangan.
Dalam diri rakyat sendiri harus bertindak positif juga. Kita harus mencari alternatif lain untuk mencukupi kebutuhan makan, bukan hanya nasi beras. Berbagai jenis bahan pangan tersedia di sekitar kita. Jangan lupakan, ketika zaman Pak Harto sudah dikenalkan dan digalakkan secara nasional alternatif makanan lain seperti nasi tiwul khas Gunung Kidul dan Wonogiri, sagu khas Irian, umbi talas, jagung, dan masih banyak lagi. Selama ini bahan pangan seperti itu hanya menjadi pelengkap saja karena diolah sebagai kue, itupun jarang-jarang saja.
Tiwul yang berasal dari singkong yang dikeringkan bisa dimasak menjadi beragam jenis makanan yang enak sekaligus mengenyangkan, tentu gizinya juga ada. Menggalakkan makan tiwul harus dibiasakan juga oleh para pejabat, pejabat jangan hanya bisa menghimbau dan mengarahkan, tetapi harus menjadi contoh dengan ikut menikmati. Jadi kita harus membuang jauh-jauh pikiran termanjakan oleh nasi beras. Hanya saja, memang kita terbiasa dengan segala yang serba instan atau cepat saji. Pengadaan tiwul ini juga sulit dipenuhi jika lahan-lahan subur justru “ditanami’ dengan gedung-gedung.
Mengubah pola pikir “belum makan kalau belum makan nasi (beras)” memang sulit, karena rakyat Indonesia apalagi Orang Jawa sudah terbiasa dengan nasi beras. Bahan pangan lain hanya menjadi sampingan saja, bahkan tak dimanfaatkan dan dibiarkan tumbuh mangkrak di pekarangan.
Upaya yang mesti dipopulerkan lagi adalah diversifikasi pangan (pertanian). Ahli pangan kita sudah cukup pandai merekayasa tanaman pangan supaya menjadi beraneka ragam, sayangnya bibit hasil rekayasa ini di jual mahal. Dengan alokasi anggaran pembangunan pertanian yang besar, maka pemerintah dapat menyubsidi ilmuwan dan petani supaya dapat mengembangkan berbagai varietas tanaman pangan. Sudah banyak usaha diversifikasi pertanian ditempuh, namun masih terbatas dalam percobaan yang kurang disosialisasikan kepada petani.
Di samping diversifikasi pertanian, langkah lain mestinya juga dengan intensifikasi pertanian. Di tengah menurunnya luas lahan produktif di Indonesia, maka pemerintah harus mendorong petani untuk melakukan penghematan lahan. Dengan lahan yang terbatas atau sempit, lahan itu ditanami berbagai tanaman pangan pokok. Upaya ini akan efektif bila di dukung ketersediaan pupuk dengan harga murah. Tapi bisa jadi, kalau sudah bicara tentang pupuk, maka nasibnya juga seperti beras karena pupuk yang bersubsidi malah dimonopoli atau ditimbun oleh pedagang. Di sinilah pemerintah sekali lagi harus menjadi penegak hukum, pedagang nakal harus “disikat”. Di samping ketersediaan pupuk, juga harus ada pengadaan bibit unggul. Bibit unggul dapat disediakan melalui rekayasa genetik. Jadi jawaban dari upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup adalah membiasakan makan dari dari sumber bahan pangan lainnya, serta intensifikasi pertanian yang diikuti dengan penganekaragaman tanaman pangan.
Menjelang Pemilu Pilpres, para calon menjual dagangannya, yang ingin menyejahterakan rakyat Indonesia. Banyak pihak mengkritik para calon, termasuk antar pesaing, antar para kandidat. Rakyat itu permintaannya sederhana saja, siapapun presidennya yang terpenting golek sandang, pangan, dan papan itu gampang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar