Kearifan yang Hilang

by wid

(tulisan ini dibuat setahun yang lalu pasca Pilkada Jateng ...)


Suatu ketika, sekumpulan anggota masyarakat mengikuti suatu kajian keagamaan. Tentu berbagai wejangan dan siraman rohani disampaikan oleh rohaniwan. Terdengar teriakan maling di ujung gang di kompleks perumahan itu, “maling, maling!”. Sontak warga yang pulang dari sebuah majelis rohani itu berlari mengejar tersangka maling. Tersangka diburu, dikejar, dan tertangkaplah ia. Maling ditelanjangi, lalu seorang warga menyiramkan bensin, dan disulutlah si tertuduh dengan api. Habis sudah.

Hal tersebut bukan sekadar cerita sebuah novel fiksi. Sebuah fakta yang tak dapat disangkal, bahwa masyarakat kita ini sangat peka terhadap ketersinggungan sosial yang dianggap penyakit sosial, semisal mencuri. Sekalipun orang telah mendapat masukan nilai-nilai agama, tampaknya belum terjadi internalisasi dalam diri pribadi kita. Tetapi, memang kita tak dapat menggeneralisasi bahwa semua anggota masyarakat kita demikian.

Perilaku masyarakat yang cenderung tidak membangun tersebut paling tidak disebabkan beberapa hal. Pertama, gagalnya sistem pendidikan pada Tri pusat pendidikan. Mendidik itu mengolah hati, mengajar mengolah pikir, dan melatih adalah mengolah tangan. Kegagalan itu terjadi terutama karena pelaksanaan pendidikan di sekolah lebih berfungsi mengajar. Sehingga banyak orang pintar dan tajam analisisnya, namun rendah kepribadiannya. Integritas warga bangsa ini meluntur, karena pendidikan gagal memberikan asupan membangun integritas diri pada peserta didik. Sekali lagi, sulit untuk tidak menuduh ujian nasional sebagai biang keladi dari dikejarnya aspek kognitif semata ini. Skor yang sesuai standar nasional yang diharap dicapai, namun soal perilaku peserta didik seolah dianggap sudah baik semua.

Hukum yang tidak adil. Ada pemeo “maling ayam dicuri, koruptor kelas kakap diberi fasilitas”. Ketidak pastian dan legitimasi penegakan hukum yang rendah menyebabkan rakyat tak percaya dengan langkah yang diterapkan penegak hukum. Bahkan, sudah rahasia umum, bila melaporkan kehilanagan ayam, bisas jadi malah kehilangan sapi. Akhirnya, keadilan itu harus dibayar dengan cara anarkisme, pembakaran, yang diberi label “demi efek jera”. Sudah hilangkah kearifan di negeri ini, tentu tidak, karena masih banyak orang baik. Apalagi berbagai kasus tertangkapnya orang-orang yang mestinya menjadi profil baik negeri ini, hal turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Persidangan menjadi seperti dagelan yang menjadi perhatian bukan karena akan menjadi shock therapy, namun guyonan yang tak ada habisnya. Akhir-akhir ini, dialog telepon pejabat dengan tersangka korupsi penyuapan menjadi konsumsi publik namun tak lebih menjadi ring tone ponsel. Tak terlalu disalahkan, akhirnya ketika keadilan hukum diragukan. Masyarakat berimprofisasi dengan menghakimi dengan cara yang cepat dan mudah.

Kemiskinan. Karena urusan perut sulit dipenuhi, padahal sulit menemukan cara yang halal untuk memenuhinya, lalu dipilihlah cara mencuri dan mengambil hak orang lain. Padahal yang mencuri dan kecurian juga sama-sama membutuhkan. Anehnya adalah, mengapa pelaku penghakiman sendiri oleh masyarakat itu tidak dilakukan oleh yang diambil haknya, tetapi oleh warga tetangga yang “beraninya main keroyok”.

Ketika hasil pilkada tidak menjadikan kubu caloin tertentu sebagai terpilih dicailah kambing hitam bahwa ada kecurangan yang dilakukan pihak lain. Mulai dari pengelembungan suara, money politik, kampanye kotor, dan sebagainya. Anehnya, calon yang digadang-gadang tenang-tenang saja dirumah meskipun kalah. Justru pendukungnya yang ramai dijalan atau didepan kantor pemerintah menuntut pilkada diulang atau menuntut calonya yang menjadi pemenang. Tindakan anarkis pun terjadi karena kubu pasangan lain merasa tidk terima dengan tindakah kubu lain. Percekcokan, demonstrasi damai pun menjadi anarkis brutal, dan merusak berbagai fasiitas umum, bahkan sampai timbul korban jiwa. Nah, pertanyaan adalah apakah sekelompok orang pendukung ini benar-benar akan menikmati hasil positifnya ketika pasangannya menjadi pemimpin daerah itu? Atau hanya menjadi tameng pasangan yang dibela dengan jiwa-raga.

Keraguan terhadap kepemimpinan daerah semakin menjadi-jadi, buktinya tingkat golput semakin menjadi-jadi. Jawa tengah saja mencapai lebih kurang 45% orang yang berhak memilih justru golput. Seakan mereka tak perduli siapapun yang memimpin, karena siapa saja yang memimpin tak aka nada banyak perubahan. Tingkat kejenuhan ini dapat berdampak negatif, ketika pemerintah memiliki program pembangunan. Masyarakat menjadi tak terima alias menolak berbagai kebijakan. Korelasinya dengan kebebasan pers, jika dulu guru tak ada yang berdemo, kini bukan hal asing lagi jika kita temukan guru yang berdemo menuntut nasib gajinya ketimbang mengurusi tanggung jawab mendidik di sekolah.