Ini bukan bicara soal perpeloncoan ala oknum praja IPDN, tetapi ini soal tradisi penyambutan mahasiswa baru ala Unnes. Tak ada lagi mahasiswa shock memakai jas kuning (bukan jaket) dan enggan mengikuti upacara karena teringat seniornya kala OKKA yang berjas almamater. Bisa jadi, OKKA dan OKPT menjadi “perpeloncoan” gaya baru bila hakikat tujuannya terkontaminasi muatan yang tidak mendidik. Kesangsiannya adalah seberapa efektif kegiatan ini menjadi momentum pengenalan, penambah wawasan akademik, dan proses bersosialisasi bagi mahasiswa baru? Benarkah mereka menjadi lebih bersimpati dan berempati dengan kondisi sosial? Lebih termotivasi untuk belajar dan berkarya?
OKKA yang dipandang sebagai bagian proses akademik di kampus ini, berarti mengemban misi change of behavior. Benarkah visi ini tercapai? Dikaji dari perspektif positif, tradisi penyambutan ini dapat mendisiplinkan peserta -juga panitianya- karena mereka harus on time datang dan tepat dalam mengerjakan tugas seniornya. Memang tidak dapat dinafikkan, dengan OKKA maka mahasiswa baru dapat mengetahui sivitas akademika dan fungsi kampus, pemanfaatan sarana, info beasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan pastinya kenalan baru. Tugas-tugas yang bersifat ilmiah, juga akan membiasakan mahasiswa dengan pelbagai tugas kuliah dari dosen. Berbagai asupan materi teoretis dan pengalaman senior akan bermanfaat sebagai bekal menghadapi pahit-getirnya kehidupan kampus.
Dari perspektif negatif, OKKA dan OKPT menimbulkan masalah-masalah baru seperti penugasan yang memboroskan uang. Bayangkan jika mahasiswa baru harus menyiapkan 20-50 ribu dalam sehari padahal mereka sudah mengeluarkan biaya untuk membayar SPP dan SPL, biaya kos, dan sebagainya, sedangkan mereka sendiri notabene “kridha lumahing asta” (meminta pada pada orang tua). Parahnya lagi, ketika adanya pengenalan ala himpunan mahasiswa jurusan, lagi-lagi ada kontribusi biaya yang besarnya mencapai ratusan ribu. Proses habituasi kedisiplinan yang diharapkan tidak jua terbentuk karena displin itu hanya momentum sesaat alias ketika OKKA dan OKPT saja. Sekadar mengingatkan, mari perhatikan kehidupan sebagian Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM). Di sana-sini dijumpai sampah, kotornya lantai karena sekretariat justru untuk parkir motor, atau menumpuknya cucian para aktivis karena sibuk dengan “tugas negara”, lalu bagaimana mungkin mereka dapat mendisiplinkan para yuniornya. Disiplin adalah sikap dan perilaku taat aturan, dan itu bukan hanya soal waktu, tetapi budaya dan etika pribadi yang efektif dan efisien. Momentum sesaat ini tidak akan mendapat manfaat apa-apa bila kegiatan sekadar ada karena memenuhi ritual tahunan atau karena senior disiplin hanya di awal perkenalan.
Atribut tas, topi, pakaian, icik-icik, syal, terompet, arem-arem panjangnya 10 cm dan diameter 5 cm, dan lainnya yang katanya disebut sebagai kreativitas karena seragam. Berbagai atribut yang dikenakan tersebut tidak akan bermanfaat jika hanya memenuhi hasrat panitia yang rindu keseragaman mencirikan fakultas. Belum lagi penugasan -yang demi kepentingan bakti sosial- mereka harus membawa mi instan, pensil, buku, dan kertas HVS. Meski berlabel sosial, bukankah itu namanya juga “keharusan”. Padahal, kepekaan sosial bukan dibangun di atas sendi-sendi paksaan. Mereka menjadi tidak ikhlas, sebab memenuhi tugas karena takut dihukum. Nah, kalau sudah demikian, bukankah sia-sia amal sosialnya itu.
Penulis pernah berkecimpung dalam kepramukaan kampus dan sekaranglah saatnya urgensi OKPT mesti dikaji kembali. Meski hanya diwajibkan bagi mahasiswa kependidikan, namun esensi pendidikan dalam orientasi ini tidak akan tercapai jika mahasiswa diwajibkan mengikuti, belum lagi mengharuskan mengumpulkan tugas berwujud barang dan peserta membayar kontribusi. Kepramukaan menghendaki kesukarelaan, bukannya sukar rela. Jika mahasiswa diharuskan ikut -sekalipun hanya pengenalan-, maka jelas ada penyimpangan hakikat nilai kepramukaan itu sendiri. Lebih baik biarlah mereka membuat pilihan untuk ikut ataukah tidak, agar generasi yang terbentuk bukan generasi pesimis dan pengecut.
Perlu diluruskan antara nilai kewajiban dengan keharusan, karena kewajiban mengandung makna tentang tanggung jawab bersama. Rasa wajib itu timbul dari kesadaran, jadi dari diri sendiri dan bukan paksaan dari luar. Keharusan mengandung makna adanya perintah dari luar, sehingga ada unsur-unsur paksaan. OKKA dan OKPT sudah kehilangan ruhnya. Jika memerhatikan nilai-nilai posisifnya, maka keduanya tetap penting diadakan, tetapi harus dikaji kembali strategi dan muatan acaranya. Harus dicari formula yang lebih relevan dan adil agar kedua kegiatan ini tidak muspro (sia-sia). Disaat kondisi ekonomi sulit, maka berbagai embel-embel “kewajiban” yang menyita waktu dan biaya yang tidak sedikit -padahal manfaatnya dipertanyakan dan diragukan- sebaiknya ditiadakan.
Reformasi dan revitalisasi OKKA maupun OKPT dapat dimulai dari pengkajian dan penyiapan kurikulum pelaksanaannya, bukan sekadar perubahan slogan yang di otak-atik gatuk agar lebih berbunyi. Sebagai pembelajaran, maka keduanya lebih tepat mengedepankan pendekatan andragogi daripada pedagogi, sehingga semangat humanisasi pendidikan benar-benar terwujud. Pimpinan Unnes dan lembaga kemahasiswaan sebaiknya duduk bersama untuk menyusun pedoman standar pelaksanaan yang sesuai dengan visi dan misi Unnes agar kegiatan ini sampai pada esensi, bukannya ambisi. Di tahun ini, saat konsep kegiatannya begitu menjanjikan, maka kita tinggal menunggu bukti saja. Jika ada perbaikan, maka patut mendapat apresiasi positif semua sivitas akademika Unnes. Sekali lagi, sebuah pertanyaan autokritik “Mengapa harus ada OKKA dan OKPT?”
catatan:
Penulis; Widodo
artikel ini juga dimuat di Express Unnes, tanggal 20 Agustus 2007
OKKA yang dipandang sebagai bagian proses akademik di kampus ini, berarti mengemban misi change of behavior. Benarkah visi ini tercapai? Dikaji dari perspektif positif, tradisi penyambutan ini dapat mendisiplinkan peserta -juga panitianya- karena mereka harus on time datang dan tepat dalam mengerjakan tugas seniornya. Memang tidak dapat dinafikkan, dengan OKKA maka mahasiswa baru dapat mengetahui sivitas akademika dan fungsi kampus, pemanfaatan sarana, info beasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan pastinya kenalan baru. Tugas-tugas yang bersifat ilmiah, juga akan membiasakan mahasiswa dengan pelbagai tugas kuliah dari dosen. Berbagai asupan materi teoretis dan pengalaman senior akan bermanfaat sebagai bekal menghadapi pahit-getirnya kehidupan kampus.
Dari perspektif negatif, OKKA dan OKPT menimbulkan masalah-masalah baru seperti penugasan yang memboroskan uang. Bayangkan jika mahasiswa baru harus menyiapkan 20-50 ribu dalam sehari padahal mereka sudah mengeluarkan biaya untuk membayar SPP dan SPL, biaya kos, dan sebagainya, sedangkan mereka sendiri notabene “kridha lumahing asta” (meminta pada pada orang tua). Parahnya lagi, ketika adanya pengenalan ala himpunan mahasiswa jurusan, lagi-lagi ada kontribusi biaya yang besarnya mencapai ratusan ribu. Proses habituasi kedisiplinan yang diharapkan tidak jua terbentuk karena displin itu hanya momentum sesaat alias ketika OKKA dan OKPT saja. Sekadar mengingatkan, mari perhatikan kehidupan sebagian Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM). Di sana-sini dijumpai sampah, kotornya lantai karena sekretariat justru untuk parkir motor, atau menumpuknya cucian para aktivis karena sibuk dengan “tugas negara”, lalu bagaimana mungkin mereka dapat mendisiplinkan para yuniornya. Disiplin adalah sikap dan perilaku taat aturan, dan itu bukan hanya soal waktu, tetapi budaya dan etika pribadi yang efektif dan efisien. Momentum sesaat ini tidak akan mendapat manfaat apa-apa bila kegiatan sekadar ada karena memenuhi ritual tahunan atau karena senior disiplin hanya di awal perkenalan.
Atribut tas, topi, pakaian, icik-icik, syal, terompet, arem-arem panjangnya 10 cm dan diameter 5 cm, dan lainnya yang katanya disebut sebagai kreativitas karena seragam. Berbagai atribut yang dikenakan tersebut tidak akan bermanfaat jika hanya memenuhi hasrat panitia yang rindu keseragaman mencirikan fakultas. Belum lagi penugasan -yang demi kepentingan bakti sosial- mereka harus membawa mi instan, pensil, buku, dan kertas HVS. Meski berlabel sosial, bukankah itu namanya juga “keharusan”. Padahal, kepekaan sosial bukan dibangun di atas sendi-sendi paksaan. Mereka menjadi tidak ikhlas, sebab memenuhi tugas karena takut dihukum. Nah, kalau sudah demikian, bukankah sia-sia amal sosialnya itu.
Penulis pernah berkecimpung dalam kepramukaan kampus dan sekaranglah saatnya urgensi OKPT mesti dikaji kembali. Meski hanya diwajibkan bagi mahasiswa kependidikan, namun esensi pendidikan dalam orientasi ini tidak akan tercapai jika mahasiswa diwajibkan mengikuti, belum lagi mengharuskan mengumpulkan tugas berwujud barang dan peserta membayar kontribusi. Kepramukaan menghendaki kesukarelaan, bukannya sukar rela. Jika mahasiswa diharuskan ikut -sekalipun hanya pengenalan-, maka jelas ada penyimpangan hakikat nilai kepramukaan itu sendiri. Lebih baik biarlah mereka membuat pilihan untuk ikut ataukah tidak, agar generasi yang terbentuk bukan generasi pesimis dan pengecut.
Perlu diluruskan antara nilai kewajiban dengan keharusan, karena kewajiban mengandung makna tentang tanggung jawab bersama. Rasa wajib itu timbul dari kesadaran, jadi dari diri sendiri dan bukan paksaan dari luar. Keharusan mengandung makna adanya perintah dari luar, sehingga ada unsur-unsur paksaan. OKKA dan OKPT sudah kehilangan ruhnya. Jika memerhatikan nilai-nilai posisifnya, maka keduanya tetap penting diadakan, tetapi harus dikaji kembali strategi dan muatan acaranya. Harus dicari formula yang lebih relevan dan adil agar kedua kegiatan ini tidak muspro (sia-sia). Disaat kondisi ekonomi sulit, maka berbagai embel-embel “kewajiban” yang menyita waktu dan biaya yang tidak sedikit -padahal manfaatnya dipertanyakan dan diragukan- sebaiknya ditiadakan.
Reformasi dan revitalisasi OKKA maupun OKPT dapat dimulai dari pengkajian dan penyiapan kurikulum pelaksanaannya, bukan sekadar perubahan slogan yang di otak-atik gatuk agar lebih berbunyi. Sebagai pembelajaran, maka keduanya lebih tepat mengedepankan pendekatan andragogi daripada pedagogi, sehingga semangat humanisasi pendidikan benar-benar terwujud. Pimpinan Unnes dan lembaga kemahasiswaan sebaiknya duduk bersama untuk menyusun pedoman standar pelaksanaan yang sesuai dengan visi dan misi Unnes agar kegiatan ini sampai pada esensi, bukannya ambisi. Di tahun ini, saat konsep kegiatannya begitu menjanjikan, maka kita tinggal menunggu bukti saja. Jika ada perbaikan, maka patut mendapat apresiasi positif semua sivitas akademika Unnes. Sekali lagi, sebuah pertanyaan autokritik “Mengapa harus ada OKKA dan OKPT?”
catatan:
Penulis; Widodo
artikel ini juga dimuat di Express Unnes, tanggal 20 Agustus 2007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar