Berhasrat menemukan jatidiri kewanitaan begitu sulit menjangkau realitas keberadaan filosofi mereka. Di antara “Tiga Wanita” dengan tiga zaman yang berbeda, bahkan salah satunya (Durgandini) konon hanya mitos belaka. Power background story menyimpan sejuta identitas ketika berhadapan dengan penguasa, kekuasaan publik, dan pengekangan naluri kodrati wanita. Perjuangan kesetaraan gender dalam diri ketiga memiliki perbedaan tajam namun prinsipnya sama, yaitu “aku ingin dihargai!”.
Berawal dari Dewi Durgandini, ia adalah sosok bukan sembarang wanita. Berbagai posisi kekuasaan Kerajaan Astina secara turun-temurun direngkuh ditangannya. Acungan jempol patut kita tujukan kepada Sang Dewi ini. Paling tidak, bisa dinilai bahwa sang dewi adalah pejuang emansipasi wanita pada zamannya. Meski tersisihkan oleh saudara dalam perebutan tahta leluhurnya, namun dengan kegigihannya dalam mempertahankan keyakinan, akhirnya membuahkan warisan Negeri Astina dari Prabu Sentanu.
Sayangnya, keberhasilan Durgandini urung menjadikannya bersyukur. Dirinya menjadi terlalu percaya diri dan sombong. Meski mampu menyingkirkan onak dari dari perjalanan hidupnya, tetapi Durga masih belum menyadari apa yang sebenarnya dihadapinya selama ini. Dibuai oleh kesuksesan, maka ia menjadi semakin lupa diri. Hal ini tampak ketika ia membicarakan pengganti Prabu kresnadipayana yang berniat lengser keprabon. Ketika itu, Durga tidak menggubris berbagai pertimbangan, Druga nggugu karepe dhewe. Ia memaksakan kehendak untuk menobatkan Raden Pandu –bukan Raden Destarata (putra sulung)- sebagai pengganti kedudukan ayah mereka.
Lain halnya dengan Megawati Soekarno Putri. Soekarno sama sekali tidak mewariskan kekuasaan kepada anak-anaknya, terkecuali tampilan biologis yang hampir pasti mirip Bapaknya. Bahkan, anak-anak Soekarno “gagal” dari segi pendidikan. Barangkali sebuah kebetulan yang disengaja, Mega menggantikan Gusdur sebagai presiden. Mega lalu menjadi sosok wanita super power, sebagai pemimpin partai mayoritas ketika itu, ia menjadi presiden.
Nafsu berkuasa ini semakin menjadi-jadi ketika Pemilu Presiden 2004, sayangnya Mega harus menelan kekalahan besar. Karier politik ini tidak kemudian mati, Mega tetap dikukuhkan dengan legitimasi pendukung yang besar. Mega tetap dikuyo-kuyo dan kokoh sebagai pemimpin partai. Dan kini, ketika pemerintahan Presiden SBY baru memasuki tahun ketiga, Mega sudah ancang-ancang untuk dicalonkan kembali menjadi presiden. Uniknya, Mega tidak menunjukkan gelagat warisan kekuasaan pemerintahan kepada anaknya, terkecuali bangunan bisnis keluarga.
Dalam kesejarahan Indonesia, sosok paling dikenal untuk perjuangan kaum wanita lepas dari ketertindasan dan diskriminasi gender tak lain adalah R.A. Kartini. Tetapi, Kartini lebih tepat dititahkan sebagai pejuang emansipasi dalam segala hak, khususnya pendidikan humaniora bukannya kekuasaan pemerintahan. Hal ini sangat menyakinkan ketika dengan anggun ia tak berjuang untuk berebut singgasana kekuasaan pemerintahan.
Telah diketahui oleh semua orang Indonesia yang melek informasi, bahwa Hari Kartini jatuh pada tanggal 21 April. Pelembagaannya merupakan aksentuasi apresiasi masyarakat atas jasa-jasa Kartini yang melakukan “pemberontakan kultur” untuk mengangkat citra wanita Indonesia dari alam kegelapan ke alam ke terang benderang. Karenanya pemberontakan budaya ini melahirkan kesadaran sejarah untuk menumpas hegemoni kultural, yang mensubordinasikan wanita pada pelbagai tatanan hidup selama berabad-abad termasuk dalam hal edukasi. Bahwa perempuan bukan sekadar sosok “Si Betina” yang berperan manut (patuh), masak, macak (berhias), meteng (hamil), dan manak (melahirkan).
Membandingkan ketiganya, bukanlah persoalan emansipasi wanita belaka. Karena ada perbedaan orientasi obsesi, Durga ingin berkuasa bukan dengan tangannya sendiri, tetapi bagi trah atau keturunannya, Mega ingin meraih posisi puncak negeri ini sebagaimana Soekarno telah mewariskan caranya, dan Kartini yang berjuang demi pendidikan bisa dinikmati setiap wanita. Nampaknya Kartini adalah pihak yang paling polos dalam soal cari-mencari tujuan hidup, tetapi layak dipakemkan status paling tinggi, mengapa? Karena ia meletakkan tonggak dasar bagi pencapaian kekuasaan yang mulia, yaitu Pendidikan, sehingga dalam konteks ini Kartini lebih terhormat.
Pergeseran ambisi peran wanita ini juga sudah menjadi “penyakit kewanitaan” dewasa ini, yaitu pencapaian derajat yang lebih tinggi dari laki-laki. Saat ini masih dicari “Durgandini” lain di negeri ini, mungkin Megawati ingin menjadi bagian dari pewaris hegemoni “Kekuasaan Durgandini”. Jika wanita telah berada pada posisi berkuasa, maka ia merasa menang dengan statusnya. Hanya saja, jangan sampai wanita menjadi emoh melahirkan alias hal beranak menjadi kewajiban laki-laki.
Mengutip catatan Sudarwan Danim (2003), di negara-negara yang menganut sistem patriakhat, gerakan “emansipasi wanita” tidak kalah ekstensif perkembangannya. Masih segar dalam benak kita, misalnya Benazir Bhuto dari Pakistan atau Takoko Doi, pemimpin Partai Oposisi Jepang. Benazir muncul sebagai Perdana Menteri di negara yang mayoritas beragama Islam, dengan tata nilai patriakhat. Sedangkan Takoko menjadi pemimpin partai oposisi di negara yang menempatkan kaum wanita sebagai tenaga kerja part time. Dengan demikian, makin menguatlah apa yang dikemukakan oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam bukunya Megatrend 2000, bahwa pada era sekarang adalah era kebangkitan wanita, tidak hanya pada seorang kecil, akan tetapi juga pada posisi eksekutif, legislatif, arsitek, pengacara, dan sebagainya. Nyatalah, sudah berapa kepala daerah yang dijabat seorang perempuan, sebagai gubernur maupun bupati, camat, lurah, sampai ketua RT.
Teranglah bahwa ada pergeseran paradigma emansipasi Kartini dengan “Kartini-Kartini” masa kini. R.A. Kartini dahulu adalah subordinasi terhadap persoalan kultural dan edukasi yang berada disekitar mereka, sedangkan Kartini masa kini ingin mengambil peran lebih. Semoga tidak! Dengan alibi bahwa pekerjaan tidak berjenis kelamin, lalu bisa-bisa para wanita menolak pekerjaan rumah.
Ketiga wanita tadi, memiliki kesamaan kebijaksanaan, yaitu wanita harus menjadi pemain dan bukan penonton. Namun wanita tetap wanita, berbagai perilaku amoral, pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan semakin menjadi-jadi. Tatkala mobilitas diluar rumah, secara seksual jauh lebih aman pada pria ketimbang wanita, misalnya dalam menghadapi resiko “serangan mendadak” dari lawan jenis. Di dalam Bible misalnya, dikisahkan Yusuf digoda dengan amat bergairah oleh isteri Potifar untuk “tidur bersama”. Begitu bersemangatnya istri Potifar, baju Yusuf sobek dan terlepas dari tubuhnya. Baju itulah yang menjadi barang bukti untuk memfitnah Yusuf, lalu Yusuf dijebloskan ke penjara. Dapat dibayangkan jika Yusuf yang tergiur dengan isteri Potifar, mungkin hanya cukup pakaian bagian bawah yang diturunkan untuk memenuhi “hasratnya” yang sudah sampai ke ubun-ubun.
Kiranya tepat bila dalam wacana religi-kultural soal gender lebih mendasarkan kepada gender equity. Soal gender dalam berbagai ranah pria-wanita harus ditempatkan pada proporsinya masing-masing. Pemberian hak-kewajiban kepada semua pihak harus memerhatikan landasan religi, termasuk pembagian kekuasan publik. Kemudian, bukan berarti kita akan berkutat soal poligami dan keberkuasaan laki-laki. Semoga!
Artikel ini karya saya sendiri, juga dimuat di harian Kompas Biro Jateng pada rubrik Forum, pada Sabtu, 21 April 2007
Penulis: Widodo
Hp. 081548575997
Tidak ada komentar:
Posting Komentar