Sekolah Berubah Menjadi Pasar

Fakta fenomena tersebut nyata jelas ada. Pada setiap tahun ajaran baru, selalu ada praktek-praktek “tidak sehat” yang dilakukan oleh sekolah bahkan oleh dinas pendidikan. Pengadaan seragam siswa yang dilakukan dengan sistem borongan seringkali merugikan siswa dan menguntungkan sekolah (kepala sekolah dan guru). Bila kita membeli bahan seragam yang sama dengan tawaran harga dari sekolah, maka pastilah kita akan mendapat lebih dari 2 potong bahan seragam di toko kain. Jadi keuntungan itu kemana larinya? Menurut pengalaman saya sendiri, ketika kepala sekolah sudah terpojok dengan beragam pertanyaan saya, ia akhirnya mengakui bahwa itu demi kesejahteraan guru. Mungkin kesejahteraan guru dan kepala sekolah yang ketiban paling enaknya, sehingga mereka layak diberi gelar pialang/makelar.
Saya sepakat dengan ungkapan Bertrand Russel bahwa pada gilirannya guru sekadar sebagai profesi, sebagai pekerjaan yang sudah terorganisasi rapi dengan segala motif dan kepentingan yang bertumpuk di dalamnya. Lebih jauh Russel menyebut, bahwa guru dalam sistem birokrasi massal menjadi ujung tombak menjalankan kepentingan birokrasi. Maka jadilah guru bukan sebagai agen pemberi kebijakan, pemberi kecerdasan manusiawi, pelatih kedewasaan, melainkan menjadi agen kebohongan dan ideologi yang harus disebarluaskan oleh birokrat pemegang keputusan yang notabene adalah atasan guru. Pada gilirannya, sekolah adalah pasar paling potensial untuk dimasuki lewat birokrasi urusan pendidikan.
Mekanisme pasar lebih mendominasi irama sekolah sepanjang tahun ajaran berlangsung. Mulai dari awal tahun ajaran ketika penerimaan siswa baru-apalagi sejak ebtanas SD dihapuskan-objektivitas sistem penerimaan siswa SLTP diragukan. Budaya titip, prioritas anak pejabat, surat sakti, atau main uang, tidak lain adalah bentuk jual beli layaknya pasar (tapi entahlah nanti nasibnya, karena ujian nasional untuk SD akan dilaksanakan lagi mulai tahun 2008).

Acara setelah penerimaan siswa adalah pengadaan seragam siswa. Siswa menjadi konsumen pasar tekstil, sepatu, dan berbagai atribut yang bisa jadi harganya melampui harga wajar di pasar luaran. Ketika tahun ajaran berjalan, sekolah berubah menjadi pasar buku pelajaran. Setiap tahun buku bisa berganti-ganti, tidak bisa diestafetkan kepada adik kelasnya.

Menjelang liburan, kegiatan wisata atau study tour menampakkan wajah pasar. Anak sekolah wajib mengikuti tur dan biayanya tidak kecil bagi banyak orangtua. Berbagai lembaga kursus, tes IQ, kursus komputer, simpoa, masuk ke sekolah-sekolah. Para kepala sekolah memobilisasi para siswa (orangtua!) untuk mengeluarkan uang lagi demi melayani para penyedia jasa tersebut. Betapapun rumusan kependidikan dilakukan, ujung-ujungnya tetap saja uang.

Menarik uang dari siswa entah itu bernama iuran, sumbangan sukarela, atau sumbangan wajib tetap saja orangtua yang menanggung. Bahkan, jika di banyak tempat dikeluhkan sepak terjang Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang menyelenggarakan kegiatan tes akhir semester bersama, sementara kalangan guru menduga ada motivasi uang di belakang penyelenggaraan itu.

Meminjam rumusan Darmaningtyas bahwa kebiasaan menjadikan sekolah sebagai ladang mencari keuntungan lewat kain seragam, alat tulis, biro wisata, atau lembaga kursus, yang pada akhirnya hanya membebani masyarakat dengan berbagai pungutan, saatnya harus ditinggalkan. Mekanisme yang demikian mempunyai kontribusi sangat besar terhadap proses pemiskinan masyarakat yang sudah miskin. Sekolah harus sudah saatnya dibebaskan dari suasana bisnis yang dilakukan oleh siapa pun terlebih oleh birokrat Diknas, kepala sekolah, atau guru, dengan dalih apa pun.

Fungsi pejabat Diknas, kepala sekolah, atau guru adalah mendidik, bukan sebagai pedagang, calo, makelar, belantik, atau rentenir bagi berbagai produk industri. Pencampuradukan peran-peran pendidik dengan calo tersebut akan merusak sistem pendidikan nasional dan tidak lagi terbedakan sekolah sebagai tempat mencari ilmu pengetahuan dengan pasar sebagai tempat berjual-beli (termasuk jual-beli gelar!).