Jika menukilkan jangka (ramalan) Raden Ngabehi Ronggowarsito, teranglah sudah ragam kehidupan bangsa ini telah berada dalam masa ”Jaman edan” (zaman gila). Lebih dari itu, sesungguhnya dalam setiap tahunnya pasti ada fenomena kegilaan-kegilaan masyarakat lainnya. Masalah ekonomi dan politik sebagai salah satu bentuk kesenjangan das sein-das sollen, paling berperan dalam menciptakan ”jaman edan” ini. Bagi yang Ikut gila, maka tak akan tahan. Tetapi, bila tidak ikut gila, maka tak akan kebagian. Hal demikianlah yang menjadi bagian ”Helping Ideology”, meneruskan budaya miskin bangsa ini. Kemiskinan adalah hal paling rentan yang sudah membumi dan merupakan masalah klasik dalam hidup-menghidupi.
Pembabaran perkembangan zaman kalabendhu-kalasubha dari masa ke masa oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito sudah diungkapkan beratus tahun yang lalu. Sehingga dalam pikiran penulis timbul pertanyaan, ”Apakah telah paripurna kejayaan bangsa ini pada titik kulminasi perjuangan, yaitu pada 17 Agustus 1945 (Proklamasi Kemerdekaan Indonesia)?”. Dari pertanyaan itu menyiratkan kegundahan pikiran, berarti status quo kualitas dan kuantitas rakyat Indonesia telah sampai pada titik nadir dan akan tetap seperti ini adanya. Kisah yang turun-temurun, Rakyat jelata semakin miskin, dan orang kaya semakin kaya.
Sudah tidak asing lagi, khususnya bagi orang Jawa Tengah, ramalan menimbulkan harapan. Harapan rakyat sesungguhnya sangat sederhana, yaitu bisa makan, cukup sandang/pakaian, dan cukup tempat untuk tidur. Namun, seiring dengan proses politik negara, harapan itu dipunahkan dan dengan sendirinya ”makin jauh panggang dari api”. Tepatnya, ”orang miskin dilarang mimpi!”. Penulis masih membela kemiskinan ini, asalkan masih punya ”mimpi”, sebab orang paling miskin adalah orang yang tak punya ”mimpi”.
Erich Fromm dalam bukunya ”Revolusi Harapan”, menyatakan, selain tindakan destruktif dan kekerasan, akibat dari penghancuran harapan adalah kebekuan hati, mengalami kebuntuan dalam hidup, tidak tahu jalan keluar, dan menumbuhkan sikap antisosial. Kemiskinan sebagai sebuah masalah, menimbulkan masalah lain di semua aspek kehidupan. Sikap antisosial, seperti mudah tersinggung, marah, dan mendendam menjadi efek samping yang makin menjadi-jadi. Contoh kecil, antrian pengambilan Bantuan Tunai Langsung (BLT) mengakibatkan "efek samping", korban jiwa. Rasa lapar yang ditahan demi mendapatkan jatah hidup tak lebih dari seratus ribu perbulan, menambah deretan persoalan sosial. Peristiwa bunuh diri yang kian bertambah., selain disebabkan oleh rendahnya ketahanan jiwa karena tak kuat lagi menderita sakit yang menahun dan tak kunjung sembuh, juga menyiratkan adanya beban sosial lain, yaitu kemiskinan. Anehnya, kita terbiasa miskin dan dalam hal tertentu ”bangga” disebut miskin. Buktinya, ketika Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan BLT digulirkan pemerintah, masyarakat yang berkecukupan berlomba-lomba untuk diposisikan dan dicatat sebagai warga miskin. Bukankah itu begitu naif tatkala mereka menikmati proyek sesaat itu.
Kemiskinan sebagai soal lama yang terus bersemi, tak pernah usai karena pemerintah kurang sigap mencari jalan keluar. Janji-janji pemerintah ketika dikumandangkan dalam kampanye, sia-sia di tengah jalan. Sehingga, pemerintah sendiri yang telah membunuh harapan-harapan orang miskin. Politik sebagai primadona telah mengalahkan kehebatan pembangunan ekonomi yang katanya berlabel ”ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila”. Pancasila hanya sekadar pemanis bibir dalam setiap Upacara Bendera hari Senin pada sekolah-sekolah di negeri ini. Keadilan rakyat yang tergadaikan karena power struggle (perjuangan kekuasaan) menyisakan harapan sederhana yang makin terlantar.
Kejayaan bangsa kita sudah pudar, dan yang tinggal kejayaan dalam versi buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Nilai-nilai Ketimuran yang diagungkan tinggal dinikmati sebagian orang. Demokrasi yang begitu menjanjikan, pupus karena rakyat masih miskin dan sulit menikmati beras. Benarlah kiranya ungkapan pakar hukum Todung Mulya Lubis, ”Apalah artinya demokrasi, jika tanpa roti”. Rakyat diajari cara memilih pemimpin dengan jujur dan adil, tapi rakyat dinina-bobokkan dengan janji kampanye yang tak kunjung dibuktikan. Sehingga, secara faktual, masyarakat miskin telah termarginalkan.
Berkaca dari hasil studi Bank Dunia, Desember 2006, orang miskin di Indonesia mencapai 109 juta atau 49 persen total penduduk negeri ini. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat orang miskin di negeri ini ada 39, 1 juta (17, 75%). Mengapa kedua data itu berlainan? Singkatnya, karena indikator atau ukuran disebut miskin sangatlah berbeda. Jelasnya, dari data ini kita dapat menyaksikan potret buruk yang mudah dijumpai dalam sosial-kemasyarakatan kita. Pemerintah seakan menutup-nutupi kemiskinan di negeri ini.
Tentu saja ada upaya pemerintah dan warga negara Indonesia yang tak segan membantu untuk mengentaskan rakyat di bawah garis kemiskinan, mengupayakan agar masyarakat tak lagi miskin. Sayangnya, membantu dan memberi diiringi muatan sosial-politis, muatan lain yang bukan semata-mata jauh dari nilai sosial, hal ini yang disebut helping ideology, memberi supaya diketahui orang lain, memberi dengan motif balas budi. Helping ideology bukan hanya terjadi ketika kampanye pemilu berlangsung, tetapi berbagai block-grant, dan bantuan dari luar negeri ke Indonesia, sesungguhnya merupakan bentuk politik kapitalis berjiwa lintah darat. Sifat-sifat lintah darat inilah yang diadopsi oleh bangsa ini dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan materiil yang semata-mata dikejar, turut andil menyurutkan semangat nilai-nilai ”Ketimuran”. Lalu, dimanakah kini martabat ”ke-Indonesia-an itu?
Maka, selanjutnya penulis ingin mencoba memberi masukan, seandainya kita ini benar-benar miskin, maka pemaknaan miskin ini harus didudukkan pada bagian kekayaan nurani atau inner wealthy. Janji yang tak segera diwujudkan oleh pemerintah harus dijadikan motivasi, bahwa kita tak selamanya bergantung secara salah-kaprah kepada penguasa negeri ini.
Aspek biologis bermurah hati adalah obat yang tak terkira harganya. Kita memang tak bisa lari dari ”jaman edan” ini, tetapi kita harus bertahan dalam prinsip-prinsip kewaspadaan. Seperti dikumandangkan dalam pepéling Raden Ngabehi Ronggowarsito, ”Sakbegja-begjane wong kang lali, luwih begja wong kang eling lan waspada” (seuntung-untungnya orang yang lupa dan bernasib baik, lebih beruntung orang yang ingat dan berhati-hati).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar